JAKARTA – Pemerintah diminta membuat kebijakan inovatif dan terobosan unstuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi guna menopang digitalisasi dan perkembangan ekonomi digital di Tanah Air. Walaupun sudah ada kemajuan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dinilai belum sesuai harapan.

Pada Dialog Nasional Ekonomi Digital dengan tajuk Penguatan Industri Telekomunikasi sebagai Infrastruktur Digital Nasional dan Kedaulatan Ranah Siber untuk Mendukung Visi dan Misi Indonesia Maju yang diselenggarakan untuk perayaan HUT ke-26 Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) di Jakarta, pekan lalu, Ketua Umum Mastel Kristiono mengatakan bahwa industri telekomunikasi merupakan modal dasar infrastruktur ekonomi digital.

Karena itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang menopang ekonomi digital di Tanah Air. Jaringan telekomunikasi nasional perlu dipahami sebagai dasar terbentuknya internet yang  menjangkau dan melayani seluruh masyarakat Indonesia. Dengan internet, masyarakat melakukan akan menjalani aktivitas ekonomi.

Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah sudah sepatutnya memposisikan infrastruktur digital sebagai sesuatu yang kritikal, sama pentingnya seperti jembatan, pelabuhan, jalan raya, dan listrik. “Bahkan, idealnya  menjadi prioritas lebih tinggi karena merupakan prasyarat dalam membangun ekonomi digital,” ujar Kristiono.

Satu di antara isu yang menjadi sorotan utama dalam Dialog Nasional Mastel adalah percepatan penggelaran jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana diatur dalam regulasi tentang telekomunikasi, untuk wilayah yang layak komersial, penggelaran jaringan dan akses komunikasi/internet diserahkan kepada swast, atau BUMN.

Sementara itu, untuk wilayah perdesaan, atau daerah terpencil dilakukan dengan program Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Social Obligation/USO) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi (Bakti). Dengan begitu, seluruh warga negara segera akan terjangkau layanan akses internet yang memadai.

Peran Bakti Pemerintah, melalui Bakti, diakui Kristiono telah berkontribusi dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Namun, jumlahnya hanya sebagian kecil. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, pembangunan yang dilakukan oleh Bakti hanya di 57 kabupaten dan kota.

Selain itu, dana yang dimiliki oleh Bakti kecil. Mereka hanya mendapatkan sumbangan dari dana USO operator telekomunikasi. Memang, Palapa Ring  sudah jadi. Namun yang dibangun Bakti tersebut baru backbone (jaringan utama),” ungkapnya.

Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, selama tahun 2018, Bakti berhasil membukukan pendapatan dana USO Rp 2,9 triliun, dan tahun ini, menargetkan Rp 3,1 triliun.

Untuk memberikan layanan telekomunikasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat, selain backbone, pemerintah juga harus menyediakan jaringan penghubung untuk pengantar data dan informasi (backhaul) dari backbone dan jaringan komunikasi antara penyedia layanan dan perangkat pengguna (last mile).

Menurut Kristiono, pemerintah harus memberikan dukungan penuh agar operator mau membangun backhaul dan last mile di daerah USO. Pembangunan backhaul dan last mile di daerah USO sudah menjadi tanggung jawab pemerintah karena operator sudah menyetor dana USO.

Jika operator harus ditugaskan kembali, pemerintah harus memberikan insentif, seperti memberikan hak eksklusif kepada salah satu operator daerah tersebut. Sebab, di daerah USO tidak ada kompetisi. Jika dikompetisikan, tak ada operator yang mau,”ujar Kristiono.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif subsidi kepada masyarakat dengan menutupi biaya selisih antara biaya operasional operator dan pendapatan di daerah tersebut. Yang disubsidi oleh pemerintah layanan telekomunikasi masyarakat di daerah USO, bukan operator penyedia backbone tertentu.